Kematangan UKPBJ

Kedudukan, struktur, dan kemandirian UKPBJ sebagai unit kerja permanen yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

• 1.1

  Pengorganisasian

  Proaktif

  Kejelasan struktur organisasi UKPBJ yang permanen, mandiri, serta memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintah daerah.

  Skor82 / 100
  Catatan evaluasi

  UKPBJ Kota Tanjungpinang telah berdiri sebagai unit kerja permanen dengan pejabat struktural tetap. Struktur organisasi mencerminkan pemisahan fungsi pemilihan, pembinaan, dan layanan LPSE. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kemandirian anggaran dan kewenangan.

• 1.2

  Tugas dan Fungsi

  Proaktif

  Kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan UKPBJ yang diatur dalam peraturan kepala daerah serta pelaksanaannya di lapangan.

  Skor85 / 100
  Catatan evaluasi

  Tugas dan fungsi UKPBJ telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota dan dijalankan secara konsisten. Pelaksanaan fungsi pembinaan, advokasi, dan pengelolaan LPSE berjalan lengkap. Perlu penguatan fungsi manajemen kinerja lintas perangkat daerah.

Ketersediaan, kompetensi, dan pengembangan SDM pengelola pengadaan barang dan jasa untuk menjamin kualitas layanan UKPBJ.

• 2.1

  Perencanaan SDM Pengadaan

  Proaktif

  Proses analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa secara terukur.

  Skor75 / 100
  Catatan evaluasi

  Analisis beban kerja telah dilakukan setiap tahun dengan data volume paket pengadaan. Formasi Pengelola PBJ telah diajukan secara berkala. Namun rasio jabatan fungsional terhadap volume pengadaan masih perlu ditingkatkan.

• 2.2

  Pengembangan SDM

  Proaktif

  Upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier Pengelola PBJ.

  Skor78 / 100
  Catatan evaluasi

  Pelatihan dan sertifikasi Pengelola PBJ diselenggarakan secara rutin dengan kerjasama LKPP. Lebih dari 70 persen personel telah bersertifikat kompetensi dasar. Target berikutnya adalah sertifikasi tingkat menengah dan ahli.

Kualitas tata kelola proses pengadaan mulai dari perencanaan, manajemen penyedia, kinerja, hingga pengelolaan risiko.

• 3.1

  Manajemen Pengadaan

  Proaktif

  Tata kelola siklus pengadaan dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak secara efisien dan akuntabel.

  Skor84 / 100
  Catatan evaluasi

  Seluruh tahapan pengadaan telah menggunakan SPSE dan mengacu pada SIRUP. Standarisasi dokumen pemilihan telah dijalankan konsisten. Penguatan integrasi data kontrak dengan sistem keuangan daerah menjadi prioritas berikutnya.

• 3.2

  Manajemen Penyedia

  Esensi

  Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa untuk mendorong kualitas dan partisipasi pelaku usaha lokal.

  Skor72 / 100
  Catatan evaluasi

  Pembinaan penyedia lokal telah dilakukan melalui sosialisasi LPSE dan e-Katalog lokal. Database kinerja penyedia belum terkonsolidasi penuh. Perlu membangun sistem penilaian kinerja penyedia yang terintegrasi dan transparan.

• 3.3

  Manajemen Kinerja

  Proaktif

  Pengukuran, pelaporan, dan tindak lanjut kinerja UKPBJ dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

  Skor76 / 100
  Catatan evaluasi

  Indikator kinerja telah ditetapkan dan dilaporkan secara berkala melalui LKjIP. Dashboard internal UKPBJ sudah memantau realisasi paket dan serapan anggaran. Target berikutnya adalah integrasi indikator dengan manajemen kinerja pemerintah daerah.

• 3.4

  Manajemen Risiko

  Esensi

  Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dalam proses pengadaan untuk menjamin integritas dan kepastian hasil.

  Skor68 / 100
  Catatan evaluasi

  Identifikasi risiko dilakukan pada tahap pemilihan penyedia secara kasus per kasus. Belum terdapat register risiko pengadaan yang terstruktur. Implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi menjadi agenda prioritas menuju level Strategis.

Ketersediaan dan pemanfaatan sistem informasi pengadaan untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

• 4.1

  Sistem Informasi

  Proaktif

  Pemanfaatan LPSE, SPSE, SIRUP, e-Katalog lokal, dan sistem pendukung lain dalam mendukung siklus pengadaan.

  Skor80 / 100
  Catatan evaluasi

  LPSE beroperasi dengan SLA tinggi dan integrasi SPSE serta SIRUP berjalan baik. E-Katalog lokal telah aktif dengan ratusan produk UMKM Tanjungpinang. Langkah lanjut adalah analitik data pengadaan untuk pengambilan keputusan strategis.